Indonesia saja yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Menurut Pasal 26 ayat (2) UUPA, Hak Milik kepada orang asing dilarang; dan pelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi batal demi hukum. Namun demikian, UUPA tidak menutup sama sekali kesempatan warga negara asing (WNA) dan badan hukum asing untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Harsono, Boedi. (2003) Hukum Tanah Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, hal. 176-181. 4 Pada tanggal 24 September 1960 melalui Undang-Undang Pokok Agraria terjadilah perombakan di bidang Hukum Tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Mengenai kepemilikan tanah di Indonesia, diatur sebagai berikut : Mengenai hak atas tanah maupun atas barang-barang dan hak-hak lain memiliki landasan idiil dari hak milik yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh Negara. Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari M.Si mengungkapkan dengan adanya penyerahan sertifikat tanah ini maka kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat menjadi jelas. Olehnya itu sertifikat tanah ini menjadi sangat penting. Meningkatkannya kebutuhan dan nilai tanah menjadi salah satu penyebab tingginya angka konflik dan kasus Pertanahan. Di Indonesia, status kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Jenis status kepemilikan tanah ada beberapa tingkatan, yaitu: 1. Hak Milik (right of ownership) - SHM (Sertifikat Hak Milik) KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Oleh : ROSMIDAH,S.H.,M.H.1 ABSTRAK Tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Sehingga hak atas tanah merupakan hak asasi manusia yang secara hukum berisikan penguasaan dan pemilikan. Hak milik merupakan hak turun temurun yang terkuat dan terpenuhi dan dapat dimiliki orang atas tanah. Kepemilikan tersebut wajib mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA yang berbunyi: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.". Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Pasal 21 UUPA menegaskan hanya warga negara Indonesia Panen padi di sawah. Kegiatan pertanian di Indonesia umumnya masih dilakukan secara manual dan dengan kepemilikan lahan yang terbatas. Kemandirian pangan (bahasa Inggris: food resilience) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah "Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan Abstract. Peralihan hak atas tanah yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah bagian dari pemeliharan data pendaftaran tanah sebagai kelanjutan dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Pertama-tama, kita perlu merinci dasar hukum yang melandasi pendaftaran tanah elektronik di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan beberapa peraturan pelaksanaannya menyediakan kerangka hukum bagi pendaftaran tanah, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan prosedur pendaftaran. 0v62wt.